• 16 – 18 October 2019
  • Jakarta International Expo

Otoritas Siapkan Blue Print Ecoport Priok

Otoritas Siapkan Blue Print Ecoport Priok

JAKARTA– Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan blue print atau cetak biru konsep pelabuhan berwawasan lingkungan/ecoport guna tetap menjamin kelangsungan pengelolaan Tanjung Priok di masa depan. Penyiapan blue print itu disampaikan pada focus group discussion (FGD) mengenai Kajian Konsep Ecoport di Pelabuhan Tanjung Priok yang digelar Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan diikuti stakeholders dan 

Kewajiban Berbendera Indonesia Bakal Dihapus? INSA: Yang Usul Pengkhianat Bangsa

Kewajiban Berbendera Indonesia Bakal Dihapus? INSA: Yang Usul Pengkhianat Bangsa

Jakarta, Akuratnews.com – Adanya kabar revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terutama tentang penghapusan kewajiban penggunaan bendera Indonesia direspon Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau INSA. Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto menjelaskan, jika sampai dilakukan revisi, maka yang terancam bukan hanya pelayaran nasional, melainkan masalah kedaulatan RI. Sebab UU Pelayaran merupakan UU yang mengatur tentang azas cabotage (pelayaran yang wajib menggunakan bendera Indonesia). 

Indonesia minta Belanda investasi di sektor infrastruktur maritim

Indonesia minta Belanda investasi di sektor infrastruktur maritim

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Belanda untuk menanamkan investasinya di sektor infrastruktur. Hal itu diungkapkan saat kunjungan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ke Indonesia. Sektor maritim menjadi fokus mengingat sektor ini dikuasai oleh Belanda. “Di bidang investasi fokusnya akan tetap di bidang dimana Belanda memiliki kekuatan, yaitu di infrastruktur maritim misal di pelabuhan dan water management,” 

Merek INSA Sah Dimiliki Yayasan

Merek INSA Sah Dimiliki Yayasan

Gugatan Pembatalan Merek INSA yang diajukan oleh Perkumpulan INSA versi Johnson W. Sutjipto kepada Yayasan INSA Manunggal ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sebagaimana pembacaan putusan yang telah dibacakan pada tanggal 27 September 2019 lalu. Informasi tersebut dibenarkan oleh salah satu Wakil Ketua Umum DPP INSA, Darmansyah 

Revisi Azas Cabotage, Haram

Revisi Azas Cabotage, Haram

Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) menegaskan ‘haram’ jika ada siapapun yang mencoba meyarankan merevisi azas cabotage, karena hal itu dapat dan akan menikam kepentingan negara dan negeri ini kesejahteraan masyarakat dari sektor maritim niaga. “Kami tegaskan bahwa jalan pikir IKPPNI  sudah jelas yang menyangkut UU Pelayaran, substansinya sudah sangat baik untuk mendukung kedaulatan 

Innovation, integration, equitability: ‘Tol Laut’ needs more

Innovation, integration, equitability: ‘Tol Laut’ needs more

The maritime highway program to boost sea connectivity and cut shipping costs, dubbed “Tol Laut” (Sea Toll Road) by the administration of President Joko “Jokowi” Widodo, has yet to encourage regional economic development and would take innovative measures to realize its full potential, stakeholders say. “We have yet to see the Tol Laut program boost 

Joint defense regional commands, a maritime focus

Joint defense regional commands, a maritime focus

On Oct. 5, the Indonesian Military (TNI) celebrates its 74th anniversary. Ahead of the annual event, the country’s military leadership made a significant decision to establish the so-called Joint Defense Regional Commands (Kogabwilhan). Over the past decade, defense planners have mulled over the establishment of joint regional commands as part of Indonesia’s military transformation. The 

Hubla Gandeng Pelindo I Manfaatkan Stasiun VTS di Batam

Hubla Gandeng Pelindo I Manfaatkan Stasiun VTS di Batam

BATAM – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perubungan dan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, menandatangani adendum perjanjian kerjasama pemanfaatan pengoperasian stasiun vessel traffic services (VTS) Batam, Kepulauan Riau. Adendum yang merupakan penambahan dari perjanjian kerjasama yang sudah ada sebelumnya itu dilakukan oleh Jamin Hasibuan selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang dan Pasogit S Simanungkalit selaku 

Penuhi Kebutuhan Masyarakat Indonesia di Wilayah 3TP, Pemerintah Komitmen Optimalkan Tol Laut

Penuhi Kebutuhan Masyarakat Indonesia di Wilayah 3TP, Pemerintah Komitmen Optimalkan Tol Laut

RMco.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah berkomitmen akan terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP).  Keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan masyarakat di wilayah 3TP. Mereka telah merasakan langsung manfaat keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia 

Open chat
Powered by