• 16 – 18 October 2019
  • Jakarta International Expo

Bertemu Para Dubes, Menhub Galang Dukungan untuk RI Jadi Anggota Dewan IMO

Bertemu Para Dubes, Menhub Galang Dukungan untuk RI Jadi Anggota Dewan IMO

Untuk menggalang dukungan bagi Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO), Kementerian Perhubungan mengadakan acara Working Luncheon on Indonesia’s Candidature For IMO Council Members 2020-2021 di Plataran Menteng Jakarta, Kamis (10/10). Pada jamuan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi host/tuan rumah bagi para Duta Besar dan perwakilan kedutaan negara yang tergabung dalam keanggotaan 

INSA Minta Pemerintah Tetap Fokus Bangun Sektor Maritim

INSA Minta Pemerintah Tetap Fokus Bangun Sektor Maritim

Jakarta, Beritasatu.com-Indonesian National Shipowners Association (INSA) menilai industri pelayaran nasional masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, asosiasi tersebut mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap fokus mengembangkan sektor maritim nasional dalam lima tahun ke depan. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjelaskan, pelaku usaha pelayaran nasional sebenarnya mengapreasiasi upaya pemerintah 

Investasi Asing di Pelayaran Tak Perlu, Kenapa ?

Investasi Asing di Pelayaran Tak Perlu, Kenapa ?

Investasi asing di sektor pelayaran di Indonesia dinilai INSA (Indonesia National Shipowner’s Association) tidak diperlukan, karena sampai saat ini, para pengusaha shipping domestik masih mampu untuk menyiapkan armada kapal laut. Bahkan, sekarang ini armada pelayaran nasional lebih dari 25.000 unit kapal, atau naik 323 persen dibandingkan awal dimulainya asas cabotage pada 2005 lalu yang hanya 

Anggota DPR: Aneh, Usulan Revisi UU Pelayaran Hilangkan Asas Cabotage

Anggota DPR: Aneh, Usulan Revisi UU Pelayaran Hilangkan Asas Cabotage

Hidayatullah.com– Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengkritik usulan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ia menilai keinginan sejumlah pihak yang ingin merevisi UU tersebut adalah keanehan. “Aneh jika ada pihak-pihak yang ingin merevisi UU Pelayaran dan menghilangkan Asas Cabotage dalam UU Pelayaran. Berdasarkan data Bappenas, total potensi sektor 

Usaha Pelayaran Wait & See, Menunggu Pemerintahan Baru

Usaha Pelayaran Wait & See, Menunggu Pemerintahan Baru

Sejumlah praktisi pelayaran menyatakan jika sektor usaha pelayaran saat ini masih wait & see, karena kondisi perekonomian global juga belum membaik. Selain itu, juga menunggu pelantikan Presiden-Wakil Presiden baru, beserta kabinetnya. Nova Y. Mugijanto, Dirut PT PAN Maritime dan Capt. Zaenal A. Hasibuhan (praktisi pelayaran) membenarkan akan hal itu. “Secara umum pelayaran wait & see, 

2020, Kapal Wajib Gunakan Bahan Bakar Sulfur Rendah

2020, Kapal Wajib Gunakan Bahan Bakar Sulfur Rendah

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah dan PT Pertamina terkait penyediaan bahan bakar kapal laut bersulfur rendah untuk memenuhi penetapan aturan baru Organisasi Pelayaran Internasional (IMO) yang akan diberlakukan 2020. “Kami sudah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dan Pertamina. Low sulphur itu tanggung jawab Pertamina untuk menyediakan bahan bakar 

Rakornis KPLP, Konsolidasikan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

Rakornis KPLP, Konsolidasikan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

Dalam rangka konsolidasi dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bidang Penjagaan Laut dan Pantai, terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan pelayaran terlebih dalam mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusianya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai 

Pemerintah Dorong Percepatan Perjanjian Batas Maritim 10 Negara

Pemerintah Dorong Percepatan Perjanjian Batas Maritim 10 Negara

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) mendorong percepatan perjanjian perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga. Batas maritim negara dinilai penting karena memiliki andil besar dari sisi ekonomi, pertahanan maupun kedaulatan negara. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono mengatakan, batas maritim Indonesia saat ini banyak yang belum dilegitimasi oleh perjanjian batas negara. “Ada 

Demi Keselamatan, Kemenhub Segera Naikkan Tarif Kapal Penyeberangan

Demi Keselamatan, Kemenhub Segera Naikkan Tarif Kapal Penyeberangan

JAKARTA – Kementerian Perhubungan segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan lintasan komersial antarprovinsi rata-rata 28% secara bertahap hingga 3 tahun ke depan, menyusul kondisi operator kapal penyeberangan yang semakin memprihatinkan. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi mengatakan, penyesuaian tarif berdasarkan usulan berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) dan DPR RI. “Kami 

Layanan Bongkar Muat Petikemas Tanjung Priok Diharap Meningkat Sampai 10 Juta TEUs

Layanan Bongkar Muat Petikemas Tanjung Priok Diharap Meningkat Sampai 10 Juta TEUs

JAKARTA, NMN – Saat meninjau Terminal Petikemas Koja, Jakarta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan  bahwa pelayanan bongkar muat peti kemas di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sudah mencapai 7,5 juta TEUs pada tahun 2018. Kedepannya beliau mengharapkan ada peningkatan throughput, dan  dapat terus di upayakan hingga mencapai 10-12 juta TEUs per tahun. “Harapannya tahun depan dari